Cina Perintahkan Jack Ma untuk Rombak Bisnis Ant Group
28 Desember 2020Bank sentral Cina mengumumkan pada hari Minggu (27/12) bahwa pihaknya telah meminta perusahaan teknologi keuangan Ant Group Co Ltd untuk mengganti skema pinjaman dan praktik keuangan lainnya. Tindakan ini menjadi pukulan terbaru bagi miliarder sekaligus pendiri Ant Group, Jack Ma.
Bank Rakyat Cina (PBOC) telah memanggil pejabat eksekutif Ant Group pada hari Sabtu (26/12) dan memerintahkan mereka untuk merumuskan rencana perbaikan dan jadwal implementasi bisnisnya, termasuk layanan kredit, asuransi dan manajemen keuangan, kata regulator dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa Ant Group tidak memiliki mekanisme tata kelola yang baik, menentang persyaratan kepatuhan regulasi, dan terlibat dalam arbitrase regulasi. Dikatakan juga bahwa perusahaan menggunakan posisi pasarnya untuk praktik monopoli dan merugikan hak serta kepentingan konsumen.
Pertemuan itu terjadi setelah regulator Cina pada bulan lalu menghentikan penawaran saham perdana Ant Group yang memecahkan rekor US$ 37 miliar (Rp 523 triliun) di Shanghai dan Hong Kong.
Restrukturisasi yang signifikan
Pernyataan itu juga menunjuk pada permintaan restrukturisasi operasional yang signifikan. Ant Group harus mendirikan perusahaan induk terpisah untuk memastikan kecukupan modal dan kepatuhan terhadap peraturan, kata Wakil Gubernur Bank Rakyat Cina (PBOC) Pan Gongsheng.
Ant Group juga harus memiliki lisensi penuh untuk menjalankan bisnis kredit pribadinya dan lebih transparan atas transaksi pembayaran pihak ketiga dan tidak terlibat dalam persaingan tidak sehat, tambah Pan.
Ant Group mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya akan membentuk kelompok kerja "perbaikan" dan sepenuhnya menerapkan segala persyaratan peraturan pemerintah.
Regulator Cina dan pejabat Partai Komunis tampaknya telah mulai mengekang kerajaan keuangan Ma setelah dia secara terbuka mengkritik sistem peraturan negara pada bulan Oktober lalu karena dianggap menghambat inovasi. Ma disarankan oleh pemerintah Cina untuk tinggal di negara itu, Bloomberg News melaporkan, mengutip dari seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Perusahaan raksasa
Ant Group memiliki Alipay, salah satu aplikasi pembayaran paling populer di Cina, dan juga menawarkan layanan keuangan online seperti pinjaman, investasi, dan sistem penilaian kredit.
Lebih dari satu miliar pengguna menggunakan Alipay untuk transaksi online maupun offline. Alipay diterima oleh toko-toko di lebih dari 50 negara, yang menargetkan wisatawan Cina.
Alipay, bersama dengan saingan utamanya WeChat Pay, yang ditawarkan oleh WeChat, telah mengubah perdagangan dan kehidupan sehari-hari Cina. Platform tersebut mengubah sebagian besar perilaku masyarakat Cina yang kini tidak lagi sering memegang uang tunai, karena seluruh transaksi dapat dilakukan menggunakan kode QR.
Pengguna aplikasi ini dapat melakukan semua jenis transaksi, mulai dari membeli tiket pesawat atau kereta, membayar tagihan, memesan makanan atau memanggil taksi, dan masih banyak lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Ant Group telah berkembang dan menawarkan pinjaman cepat kepada konsumen.
Pada tahun 2019, perusahaan tersebut juga merambah pasar asuransi dengan menciptakan produk perawatan kesehatan yang disebut Xianghubao, yang memungkinkan orang membayar sedikit biaya bulanan untuk membantu menutupi biaya perawatan bagi anggota yang terserang penyakit seperti kanker dan Alzheimer.
Tindakan keras dari regulator
Pesatnya perkembangan perusahaan Ant Group dan peran dominan dalam lanskap keuangan Cina telah menarik perhatian regulator Cina, yang mencoba memperlambat laju perubahan. Pengawasan terhadap Ant Group dan Alibaba dilakukan ketika Cina memeriksa dengan cermat pengaruh sektor internet negara itu.
Bulan lalu, Cina merilis rancangan peraturan untuk menekan praktik anti-persaingan, seperti penandatanganan perjanjian eksklusif dengan pedagang dan penggunaan subsidi untuk menekan pesaing.
Alibaba dan perusahaan yang dipisahkan oleh Tencent Holding Ltd. dikenai denda pada bulan ini karena gagal mengajukan persetujuan resmi sebelum melanjutkan beberapa akuisisi.
ha/rap (AP, Reuters)