Cina Ambigu soal Keanggotaan Permanen Uni Afrika di DK PBB

Qin Gang, yang sebelumnya menjabat duta besar untuk Amerika Serikat, melanjutkan tradisi menteri luar negeri Cina selama tiga dekade terakhir, untuk melakukan kunjungan kerja pertama ke Afrika. Dia melawat ke Etiopia, Gabon, Angola, Benin dan Mesir, serta baru akan dijadwalkan pulang pada Senin (16/1) mendatang. 

Berbicara dalam pembukaan Pusat Pengendalian Wabah dan Penyakit yang dibangun Cina di Addis Ababa, Etiopia, Menlu Qin menegaskan pentingnya kemitraan antara Cina dan negara-negara di Afrika dalam isu keamanan dan pembangunan ekonomi.

Namun dalam kesempatan itu, dia tidak membahas lebih jauh desakan Uni Afrika (UA) kepada Beijing untuk mendukung keanggotaan tetap di Dewan Keamanan PBB. Qin sebaliknya mendukung "keterwakilan dan suara yang lebih besar bagi Afrika di DK PBB dan lembaga internasional lain.

Sejauh ini Beijing lebih menekankan pada investasi ekonomi di negara-negara Afrika, untuk meluaskan pengaruhnya di benua itu. Data dari Johns Hopkins University menunjukkan jumlah investasi Cina senilai milyaran US Dolar di enam negara Afrika.

Uni Afrika tuntut peran lebih besar di PBB

Afrika saat ini memiliki tiga perwakilan tidak tetap di DK PBB, 14 anggota di Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) dan 13 anggota Dewan HAM PBB.

Namun menurut Ketua Komisi Afrika, Moussa Faki Mahamat, keanggota tetap di DK PBB tetap menjadi "isu panas,” lantaran banyaknya isu keamanan yang menyangkut negara-negara Afrika.

Afrika saat ini menghadapi lebih dari 35 konflik internal di 12 negara, antara lain Mali, Mozambik, Nigeria dan Somalia. Perang dilancarkan kelompok milisi bersenjata antara satu sama lain, atau antara milsi melawan pasukan pemerintah. 

"Tidak bisa diterima bahwa sekelompok negara membuat keputusan untuk negara lain. Hal ini tidak adil. Kita membutuhkan tatanan baru di lembaga internasional yang lebih menghormati kepentingan negara lain,” kata Ketua Komisi Afrika itu.

Kompetisi diplomatik

Dukungan bagi Uni Afrika sebaliknya disuarakan oleh Amerika Serikat. Ketika menerima kunjungan pemimpin negara-negara Afrika pada Desember 2022 silam, Presiden Joe Biden mengisyaratkan ingin mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB dengan memperkuat keterwakilan Afrika.

Dia juga menyuarakan pentingnya Uni Afrika menjadi anggota tetap negara-negara G20. "Afrika harus ada di semua meja, di mana tantangan global dibahas,” kata Biden. Menurut presiden AS itu, keterlibatan Afrika "sudah diupayakan sejak lama, tapi waktunya akan tiba.”

Meski demikian, menlu Qin menolak dianggap bersaing dengan Amerika Serikat demi Afrika. "Apa yang Afrika butuhkan adalah solidaritas dan kerja sama, bukan kompetisi antarblok. Tidak seorang pun punya hak untuk memaksa negara-negara Afrika untuk memihak,” ujarnya.

Lawatan Qin di Etiopia hampir bersinggungan dengan kunjungan Menlu Prancis dan Jerman di Addis Ababa. Kedua menlu dari dua negera "lokomotif" politik Eropa itu berangkat dengan misi memulihkan hubungan antara Uni Eropa dan Etiopia yang renggang sejak Perang Tigray.

Dalam pernyataannya, Ketua Komisi Afrika Moussa Faki menolak anggapan bahwa Afrika "adalah arena diplomatik untuk memperluas pengaruh politik. "Kami terbuka untuk kerja sama dan kemitraan dengan siapa pun,” kata dia.

"Tapi prinsip-prinsip kami, prioritas dan kepentingan kami harus dihormati. Kemitraan yang kami miliki dengan Cina dijalin dengan dasar prinsip-prinsip tersebut”, pungkas Moussa Faki.

rzn/as (afp,rtr)