Buruh Thailand Naik Gaji

Partai yang berkuasa, Pheu Thai, menepati janji kampanye pemilu dan menaikkan upah minimum regional (UMR) di Bangkok, lima provinsi sekitarnya dan pulau Phuket menjadi 300 baht atau sekitar 2,6 juta Rupiah per bulannya. Kenaikan upah ini, sekitar 40 persen dari upah lama, akan mulai diberlakukan 1 April mendatang. Tahun depan, upah minimum baru berlaku bagi seluruh Thailand.

Tren kenaikan upah minimum di Asia

Upah buruh semakin meningkat di Cina dan negara-negara Asia Tenggara yang dulu dianggap sebagai lokasi investasi favorit bagi industri karena upah buruh yang rendah. Di Cina, dalam tiga bulan pertama di tahun ini saja, UMR naik lebih dari 10 persen. 230 Dolar AS atau sekitar 2,1 juta Rupiah di Shanghai, 2,2 juta Rupiah di Shenzhen, dan 1,8 juta Rupiah di Beijing.

Pemerintan Vietnam tahun lalu menaikkan UMR hingga 42 persen. Di Tangerang, setelah mengalamin kenaikan, UMR tahun 2012 besarnya Rp 1.379.000. Malaysia belum memiliki ketentuan upah minimum. Namun, perdana menteri Najib Razak diperkirakan akan segera mengumumkannya. Jumlahnya diprediksi akan berkisar antara 266 hingga 300 Dollar AS per bulan atau 2,4 juta hingga 2,7 juta Rupiah.

Upaya menaikkan upah minimum telah menjadi sarana memenangkan suara rakyat di negara-negara Asia yang semakin demokratis. Kenaikan upah dan gaji sebesar 13 persen setiap tahun adalah bagian dari rencana lima tahun di Cina. Tujuannya agar warga puas dan Cina tetap berada di daftar negara-negara terkaya di dunia.

Pemerintah Thailand salah langkah

"Negara kaya membayar gaji besar," ujar John Ritchotte, pakar hubungan buruh di Asia Tenggara dari ILO, organisasi buruh internasional. "Ini adalah hal yang tidak disadari pembuat kebijakan di kawasan ini, seperti Thailand yang terbiasa dengan gaji rendah."

Ritchotte menambahkan, Bangkok memang menaikkan upah namun ke arah yang salah. "Kenaikan UMR menjadi 300 baht adalah keputusan politis bukan ekonomis." Lebih baik jika mengijinkan perwakilan buruh untuk bernegosiasi dan mendapat bagian dari keuntungan yang meningkat, ujar pakar buruh tersebut.

Pengusaha pabrik akan kesusahan

Partai Demokrat yang kini menjadi pihak oposisi juga bersikap kritis akan keputusan tersebut. Dalam kampanye pemilu, partai Demokrat menjanjikan kenaikan upah minimum nasional hingga 25 persen. Namun, partai Pheu Thai melebihnya dengan menetapkan upah minimum 300 baht untuk seluruh Thailand sambil mengabaikan sistem sebelumnya yang menganut perbedaan upah dan gaji bagi provinsi yang berbeda.

Wakil ketua partai Demokrat Korn Chatikavanij mengakui, upah minimum yang rata bagi seluruh wilayah Thailand adalah strategi kampanye yang membawa kemenangan bagi partai Pheu Thai. Namun ia mengatakan, "Sejujurnya, upah 300 baht adalah beban penyesuaian cukup besar bagi pengusaha pabrik. Apalagi setelah bencana banjir."

Banjir besar Oktober dan November tahun lalu yang menewaskan hampir 700 orang, menghancurkan jutaan rumah, dan jutaan hektar ladang gandum, telah memaksa ratusan pabrik tutup. Sehingga rantai suplai global di sektor elektronik dan otomotif terganggu. Kini, setelah beberapa pabrik mulai berjalan kembali, mereka berhadapan dengan masalah upah minimum yang mempengaruhi kebanyakan buruhnya.

Vidi Legowo-Zipperer (dpa)

Editor : Agus Setiawan