Berlin Setuju Dana Bantuan Pengungsi untuk Negara Bagian

Kanselir Jerman Olaf Scholz (SPD) hari Senin (6/11) mengundang perwakilan dari 16 negara bagian Jerman untuk membahas lagi kebijakan migrasi dan masalah pengungsi. Terutama untuk membendung dukungan bagi kelompok ultra kanan di Jerman, AfD, pemerintah Jerman sepakat memperketat kebijakan migrasi dan membantu pendanaan pengungsi bagi negara bagian.

Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintahan Olaf Scholz telah menyetujui berbagai langkah untuk mempermudah deportasi warga asing yang sudah ditolak permohonan suakanya namun masih tetap berada di Jerman. Rencana tersebut disorot di luar negeri, karena sangat kontras dengan kebijakan pintu terbuka yang pernah dicanangkan mantan kanselir Angela Merkel (CDU).

Pertemuan hari Senin bertujuan untuk menggalang dukungan para pemimpin negara bagian, yang selama ini mengeluhkan mereka kekurangan dana dan infrastruktur untuk menampung pengungsi lebih banyak.

Kekhawatiran mengenai migrasi meningkat, seiring dengan jumlah permintaan jumlah suaka yang mencapai rekor tertinggi, terutama didorong oleh kedatangan lebih satu juta pengungsi Ukraina di Jerman setelah Rusia memulai perangnya Februari tahun lalu.

Kompensasi 7500 euro per pengungsi untuk negara bagian

Kesepakatan yang dicapai semalam antara lain, pemerintah federal setuju membayar dana kompensasi kepada negara bagian dan pemerintah kota sebanyak 7500 euro untuk setiap pengungsi, mulai tahun depan.

Pemerintah federal di Berlin juga akan melakukan pembayaran di muka sebesar 1,75 miliar euro pada paruh pertama tahun 2024. ´"Total volume bantuan dan kompensasi itu mencapai 3,5 miliar euro", kata Perdana Menteri negara Bagian Hessen, Boris Rhein.

Tunjangan bagi pencari suaka yang datang ke Jerman akan dipotong sekitar 1 miliar euro, antara lain dengan memperpanjang masa tunggu sampai mereka menerima tunjangan penuh. "Tujuan kita bersama adalah untuk menghentikan migrasi tidak teratur,” kata Olaf Scholz, setelah menggambarkan kesepakatan semalam sebagai "momen bersejarah."

Pemerintah federal juga setuju untuk menyelidiki, apakah hprosedur suaka dapat dilakukan di luar Uni Eropa, meskipun Olaf Scholz menyatakan keraguannya mengenai hal itu, karena mungkin tidak sejalan dengan konstitusi Jerman.

Upaya redam dukungan pada partai anti imigran AfD

Sekitar 230.000 orang meminta suaka ke Jerman pada sembilan bulan pertam tahun ini, lebih banyak dibandingkan jumlah dalam setahun pada 2022. Bulan lalu, Olaf Scholz mengatakan kepada parlemen Jerman, Bundestag, bahwa negara perlu menyatukan kekuatan untuk mengatasi masalah-masalah seperti migrasi, terutama untuk melawan tren meningkatnya dukungan warga kepada kubu ultra kanan AfD.

Pemerintahan koalisi bulan lalu mengesahkan undang-undang yang memudahkan prosedur deportasi bagi warga asing yang menjadi anggota kelompok kriminal. Aparat berwenang juga lebih mudah menggeledah tempat tinggal migran untuk menentukan identitas mereka. Banyak pemohon suaka yang tidak memiliki surat identitas dan menolak mengatakan dari mana mereka berasal, atau memberi keterangan salah tentang negara asal mereka.

Pada saat yang sama, pemerintah Jerman menyetujui perubahan regulasi demi mempermudah pencari suaka memasuki dunia kerja dengan lebih cepat. Pemerintah juga menyetujui hukuman penjara yang lebih lama bagi pelaku perdagangan manusia.

hp/as (rtr, dpa, epd)