Polri Kewalahan Hadapi Teror Profesional

Indonesia sedang mengalami krisis profesionalisme kepolisian. Berbagai peristiwa belakangan susul-menyusul menandai rendahnya pemahaman aparat keamanan tentang profesi dan tugas-tugas mereka.

Agar jelasnya, polisi dan tentara adalah pelayan negara dan warga, yang dibayar dengan uang dari para pembayar pajak. Artinya, mereka juga dibayar dari pajak para buruh kecil, para guru, pegawai negeri, pedagang di pasar-pasar, pemilik restoran, pengusaha kecil dan besar. Mereka dibayar oleh rakyat.

Kepolisian baru saja mendapat pujian karena berhasil meredam aksi teror di Jalan Thamrin, Jakarta. Hanya dalam hitungan jam, para teroris yang memang melancarkan aksi amatiran itu dilumpuhkan.

Namun ketika berhadapan dengan para penebar teror yang lebih profesional, seperti kelompok-kelompok radikal yang getol mengeluarkan ancaman akan bertindak sendiri dengan kekerasan, jika polisi tidak turun tangan, para petinggi dan pejabat kepolisian kelihatan bingung. Maka kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah, GAFATAR, LGBT, dan yang paling aktual Festival Belok Kiri, harus merasakan akibatnya.

Rumah-rumah mereka dibakar, mereka diintimidasi, diteror, hak-haknya dirampas oleh sekelompok orang yang mengancam akan melakukan aksi kekerasan, jika tuntutannya tidak dipenuhi. Kita tidak tahu,apakah mereka melakukan aksi itu karena dorongan spontan dari pandangan moral mereka, atau mereka disetir kekuatan-kekuatan politik yang punya agenda sendiri. Yang jelas, polisi gagal menghadapi mereka dan memberi perlindungan yang paling mendasar kepada warga.

Sudah berulangkali, aparat yang dibayar untuk menjaga keamanan terpaksa menyerah pada kelompok-kelompok yang berani memaksakan kehendak dan bertindak di luar hukum. Dari jumlah personelnya, kelompok-kelompok ini tidak besar, tapi mereka lebih profesional ketika berhadapan dengan aparat daripada peneror bom di Jalan Thamrin. Mereka mengerti, apa yang ditakuti para polisi.

Parlemen, yang begitu getol membentuk komisi ini itu, seharusnya memanggil Kapolri Badrodin Haiti dan mempertanyakan tanggung jawabnya. Sayangnya, sebagian wakil rakyat sekarang sedang sibuk membela diri dari tuduhan korupsi, atau sedang sulit menjatuhkan pilihan mau makan di mana dan dengan siapa malam nanti.

Jadi, bagaimana membenahi kepolisian yang tidak profesional dan gagal menjalankan tugasnya? Yang dibayar dari kas negara dan mendapat hak khusus memegang senjata? Saatnya mendesak untuk memikirkan lagi misi, posisi, struktur dan tugas-tugas kepolisian pada khususnya, dan seluruh aparat keamanan pada umumnya.

Kegagalan meningkatkan profesionalitas aparat keamanan, akan melempar Indonesia kembali ke masa-masa tirani atau masa penuh ketakutan, di mana hak-hak warga menjadi hal tak pasti. Seringkali hanya tergantung pada suasana hati penguasa dan segelintir preman yang memegang uang dan senjata.