Beijing Akan Lindungi 'Whistleblower' Darurat Kesehatan

Pemerintah ibukota Cina, Beijing mengumumkan akan menawarkan penghargaan kepada petugas kesehatan yang mengungkap informasi penting tentang keadaan darurat kesehatan yang kemungkinan akan terjadi.

Beijing berkomitmen akan memberikan perlindungan hukum dan memastikan keselamatan mereka.

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari peraturan tanggap darurat kesehatan masyarakat di Kota Beijing yang telah disetujui dalam sesi Komite Tetap Kongres Rakyat Kota Beijing ke-15 pada Jumat (25/09).

Berdasarkan peraturan tersebut, setiap organisasi atau individu dapat melompati rangkaian rantai komando dan melaporkan risiko kesehatan langsung ke pemerintah daerah. Selama tidak ada niat jahat dari pelapor, mereka tidak akan menghadapi hukuman jika informasi tersebut ternyata tidak akurat.

Beijing juga akan membentuk dan memperkuat sistem pelaporan informasi, mendirikan rumah sakit spesialis penyakit menular dan menetapkan "pengawas" di tengah masyarakat untuk mengawasi gejala penyakit seperti demam.

Kematian seorang dokter 'whistleblower' virus corona 

Kota Wuhan, daerah asal wabah COVID-19 merebak telah mendapat sorotan tajam internasional, karena memperlakukan tenaga medis yang pertama kali mencoba mengungkap detail penyakit mirip pneumonia baru pada akhir 2019 ibarat pelaku kriminal berat.

Li Wenliang, seorang dokter yang pertama kali mengungkap virus corona pada akhir tahun lalu, mendapat peringatan keras dari polisi setempat. Dokter Li bahkan harus menandatangani pernyataan bahwa dia menyebar kebohongan. Kematian Li akibat virus corona memicu kemarahan nasional maupun interbnasional.

Pejabat Cina telah mengakui bahwa wabah COVID-19 memperlihatkan kekurangan pemerintah dalam menangani epidemi. Mereka berjanji akan meningkatkan sistem peringatan dini dan membebaskan arus informasi.

Pada Mei lalu, pemerintah pusat mengatakan akan memberdayakan pusat pengendalian penyakit lokal dan mengambil tindakan dini jika terjadi wabah baru, meskipun para ahli mengatakan tindakan tersebut tidak cukup untuk mengatasi kekurangan "sistemik".

Para pejabat Cina mengatakan sistem politik top-down Cina tidak memberikan otoritas atau pendanaan kepada pemerintah daerah untuk mengambil tindakan segera yang diperlukan untuk mengatasi wabah.

Bulan lalu, pemerintah kota Shenzhen juga meluncurkan pedoman baru yang memungkinkan pekerja medis untuk mengungkap informasi tentang penyakit menular. Mereka juga memberi wewenang kepada otoritas lokal untuk mengambil tindakan darurat lebih cepat.

ha/as (Reuters)