Harga BBM Naik: YLKI Minta Pengendalian Harga Pangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik. Dia mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. "Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, Sabtu (3/9/2022).

Jokowi mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik.

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata dia.

Subsidi BBM akan dialihkan

Dia mengatakan saat ini subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu yakni sebanyak 70%. Dia mengatakan dinaikkannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah.

"Seharusnya uang negara itu diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan di waktu yang sulit," ucap dia.

"Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan," tambahnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan tarif baru BBM subsidi ini berlaku pada hari ini. "Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkan penyesuaian harga ini. Berlaku pukul 14.30 WIB," ujar Arifin.

Jaga harga pangan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan ini seperti buah simalakama. "Kebijakan menaikkan harga BBM bak buah simalakama. Tak dinaikkan, finansial APBN makin bleeding dan akan mengorbankan sektor lain. Jika dinaikkan, potensi efek dominonya sangat besar, berpotensi memukul daya beli masyarakat konsumen, yang ditandai dengan tingginya inflasi," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).

Tulus mengatakan YLKI memberi catatan untuk pemerintah. Pertama, YLKI meminta pemerintah harus menjamin bahwa rantai pasok komoditas bahan pangan tidak terdampak secara signifikan paska kenaikan harga BBM.

"Jalur jalur distribusi harus lebih disederhanakan dan dilancarkan, sehingga tidak menjadi kedok untuk menaikkan harga bahan pangan. Jangan jadikan kenaikan harga BBM untuk aji mumpung menaikkan komoditas pangan, dan komoditas lainnya," katanya.

Subsidi BBM agar tepat sasaran

Kedua, YLKI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan subsidi pada angkutan umum, atau insentif lainnya. Sehingga, jik tarif angkutan umum naik paska kenaikan harga BBM, kenaikan tarifnya tidak terlalu tinggi.

"Tingginya kenaikan angkutan umum, justru akan kontra produktif bagi nasib angkutan umum itu sendiri, karena akan ditinggalkan konsumennya, dan berpindah ke sepeda motor," ucapnya.

Kemudian, Tulus juga menilai kenaikan BBM harus dibarengi dengan pemberian subsidi BBM dan harus dipastikan tepat sasaran.

"Artinya penerima subsidi BBM benar benar pada masyarakat yang berhak, by name by address, bukan seperti sekarang. Menurut kajian Bank Dunia, 70 persen subsidi bbm tidak tepat sasaran, karena dinikmati kelompok menengah dan mampu. fenomena ini tidak boleh dibiarkan," katanya.

Terakhir, dia berharap pemerintah punya antisipasi terkait harga minyak mentah dunia. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika harga minyak mentah naik.

"Ke depan Pemerintah harus punya antisipasi terkait harga minyak mentah dunia, misalnya dengan menyiapkan 'oil fund' atau semacam 'dana tabung minyak'. Dengan dana ini, jika harga minyak mentah sedang turun, maka selisihnya bisa disimpan dalam oil fund tersebut. Dan jika harga minyak mentah sedang naik, maka tidak serta merta harga BBM di dalam negeri harus naik," pungkas Tulus. (Ed: yp/ )

Baca selengkapnya di: Detik News

Jokowi Umumkan Harga BBM Naik, Berlaku Pukul 14.30 Hari Ini

BBM Naik, YLKI: Pemerintah Mesti Kendalikan Harga Pangan, Jangan Aji Mumpung