Banjir Hebat, Korut Luluh Lantak

Inilah banjir paling dahsyat yang melanda Korea Utara dalam tempo satu abad terakhir. Michael Dunford, pimpinan Badan Pangan Dunia WFP di Pyongyang mengatakan kepada radio DW:

"Keadaannya benar-benar parah. Begitu banyak rumah dan berbagai fasilitas umum yang hancur atau musnah dihanyutkan banjir".

Sejauh ini, sekitar 300 orang dilaporkan tewas atau hilang. Setidaknya 300 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Juga 800 fasilitas umum, 540 jembatan dan jalan raya serta rel kereta api hancur atau rusak berat. Lebih dari 10 persen ladang pertanian jagung dan padi terendam atau hancur. Padahal, dalam situasi normal pun, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Korea Utara sangat tergantung dari bantuan internasional. Termasuk sumbangan Korea Selatan dan Cina.

Dikatakan Michael Dunford ia baru saja mengunjungi kawasan Sogon, yang mengalami kerusakan berat:

"Saya berkunjung ke wilayah Sogon. Kehancuran begitu luas. Di sana saya lihat rumah-rumah kebanyakan hancur. Juga prasarana umum serta pertanian. Baik ladang padi maupun jagung. Saya tak tahu apakah ini yang terparagh. Tapi kerusakan di sini luar biasa. Pertanian yang hancur mencapai 40 persen. Jadi jelas, Sogon mengalami kehancuran hebat."

Menurut Michael Dunford, dalam pertemuan dengan pejabat Korea Utara hari Kamis ia menawarkan bantuan WFP untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar bagi 500 ribu warga selama satu bulan pertama. Namun bantuan belum bisa disalurkan, karena belum ada lampu hijau dari pemerintah Korea Utara. Disebutkan, pemerintah masih terus mengumpulkan keterangan dari kawasan-kawasan terkena bencana.

"Kami masih menunggu permintaan resmi dari pemerintah Korea Utara. Kami siap membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendesak para korban. Juga untuk pemulihan dalam jangka panjang. Dan jelas kebutuhannya akan jauh lebih besar dari biasanya. Namun kami belum bisa menaksir secara persis, dan untuk memastikannya kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah.

Disebutkan, WFP dalam waktu dekat akan berkunjung ke 10 wilayah yang terkena banjir. Namun masalahnya, pemerintah komunis model lama Korea Utara dengan birokrasi ketat dan berbagai pembatasan, membuat mereka belum bisa bergerak.

Kembali Michael Dunford:

"Setiap kali suatu organisasi bantuan nternasional hendak berkunjung ke daerah, harus terlebih dahulu memperoleh izin pemerintah. Kami sudah mengajukan izin untuk meninjau 10 kawasan. Sekarang kami belum bisa bergerak, karena izinnya belum turun. Kedati begitu pemerinath juga tidak menolak permohonan izin itu."