Ban Ki Moon : Mesir Butuh Awal Baru Politik

Seruan Sekjen PBB Ban Ki Moon kepada rejim Mubarak, terbilang tajam. Luar biasa tajam bahkan, bagi diplomat PBB yang dikenal sangat menahan diri itu : "Saya berkata dengan sangat jelas, apa yang tejadi sangat kasar dan tidak bisa diterima. Harus dihentikan sekarang juga. Menghormati kebebasan berpendapat, berkumpul juga memperoleh informasi adalah bagian terpenting dalam nilai-nilai demokrasi. Saya sekali lagi mendesak pada otoritas di mesir untuk mendengar suara rakyat dan segera memulai perubahan."

Pernyataan itu disampaikan Ban pada upacara penyambutan di istana Bellevue, kediaman resmi Presiden Jerman. Christian Wulff yang baru diangkat tahun 2010, menyatakan, Jerman akan membantu pihak-pihak yang memperjuangkan pemilu bebas dan perubahan secara damai: "Kami menolak semua upaya untuk mencapai tujuan dengan cara kekerasan."

Wulff dan Ban sepakat, Mesir membutuhkan awal baru politik. Dan awal baru itu harus sekarang. PBB ingin memainkan peran konstruktif, kata Ban Ki Moon. Peran apa persisnya, akan dibicarakan sekembalinya ia ke New York, antara lain dengan para anggota DK :"PBB senantiasa siap mendukung dan membantu pemimpin dan rakyat Mesir, dengan cara apapun, saat mereka memulai peralihan kekuasan, termasuk pemilu."

Jika pernyataan Sekjen PBB terhadap Mesir dinilai tajam, tidak demikian halnya dengan Uni Eropa yang dianggap bersikap tidak cukup keras. Pertemuan para pemimpin dari ke-27 negara anggota di Brussel, Jumat ini (04/02), dinilai tidak memberi isyarat yang jelas.

Tuntutan terpenting para pemimpin Eropa adalah bahwa di Mesir, hari Jumat ini tak ada kekerasan, kata Kanselir Jerman Angela Merkel. Sementara PM Swedia, Fredrik Reinfeldt, menyinggung kekerasan terhadap jurnalis. Rumusan paling tajam mungkin yang dilontarkan PM Inggris, David Cameron: "Jika kita melihat di jalan-jalan di Kairo hari ini terjadi kekerasan oleh negara terhadap demonstran, maka Mesir dan rejimnya akan kehilangan semua kredibiltas dan dukungan yang tersisa dari dunia, termasuk Inggris.“

Meski demikian, tak ada satupun pemimpin Eropa yang mendesak langsung Presiden Husni Mubarak agar mundur. Pejabat Tinggi UE Urusan Luar Negeri Catherine Ashton bahkan menekankan bahwa hasil dari sebuah perubahan adalah urusan Mesir sendiri, tetapi perubahan itu harus terjadi: "Kami selalu mengatakan dengan jelas, bahwa rakyat dan pemerintah Mesir harus melangkah maju bersama-sama. Sangat penting jika kita sekarang menyaksikan situasi tenang, dialog, langkah ke depan dan bahwa ada jadwal yang menumbuhkan rasa percaya pada rakyat bahwa situasi akan berubah."

Kitik tajam muncul dari parlemen Eropa. Bukan hanya karena tidak adanya tuntutan langsung agar Mubarak mundur, tapi juga karena tidak ada wakil UE yang datang ke lokasi, Tunisia misalnya, untuk mendorong dialog dan membahas bagaimana Eropa dapat membantu proses peralihan. Catherine Ashton mengatakan akan berkunjung pekan depan. Namun parlemen Eropa bertindak lebih cepat. Kamis kemarin, delegasi beranggota 12 orang menuju Tunisia untuk melakukan pembicaran dengan pemerintah sementara dan kelompok-kelompok masyarakat.

Richard Fuchs / Renata Permadi

Editor : Hendra Pasuhuk