Minyak Sawit Mentah Harus Jadi Primadona di Negeri Sendiri?

Senin (23/12) pagi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan implementasi program Biodiesel 30 persen atau B30, campuran antara 30 persen biodiesel dan 70 persen solar.

Peresmian ini dilaksanakan di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta. Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN erick Thohir, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, serta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam kesempatan ini, Jokowi menyampaikan bahwa program pencampuran bahan bakar solar dengan biodiesel tidak akan berhenti di B30 saja. Dia telah memerintahkan PT Pertamina, yang dipimpin oleh duet Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama dan Direktur Utama Nicke Widyawati, untuk memulai program B50.

"Saya ingin betul-betul memonitor secara khusus dari hari ke hari, bulan ke bulan untuk implementasi B30. Setelah B20, sekarang kita masuk B30. Bagi saya, tidak cukup hanya sampai ke B30. Saya minta ke menteri dan Dirut Pertamina masuk ke B40 dan 2021 masuk ke B50," ungkap Jokowi.

Dengan adanya B30, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini pemerintah akan menghemat devisa negara hingga Rp 63 triliun. Jokowi dalam beberapa kesempatan sering kali menegaskan jika impor minyak dan gas menjadi penyumbang terbesar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

"Usaha-usaha untuk mengurangi impor, khususnya solar, harus terus dilakukan dengan serius. Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini akan hemat devisa kurang lebih Rp 63 trilun, jumlah yang sangat besar sekali," ujar Jokowi.

Ada tiga alasan mengapa Jokowi ingin menggalakkan penggunaan B30 di Indonesia. Pertama, Indonesia harus mencari sumber energi terbarukan demi melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil. Kedua, untuk mengurangi ketergantungan impor migas sehingga dapat mendukung ketahanan dan kemandirian energi Indonesia. Ketiga, meningkatkan permintaan domestik akan minyak sawit mentah (CPO) yang akan memberikan efek ganda kepada para petani kelapa sawit.

Baca juga: Indonesia Akan Lawan Diskriminasi Sawit Eropa 

Diversifikasi energi atau bisnis?

Kepada DW Indonesia, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, menyebut bahwa implementasi program B30 sebenarnya merupakan program lanjutan dari pemerintahan di era Presiden SBY dalam upaya mencari pengganti bahan bakar fosil. Namun Komaidi menilai, fokus pemerintah kini yakni menjadikan B30 sebagai alat perbaikan neraca perdagangan migas Indonesia.

"Harusnya sih diversifikasi energi, karena kalau untuk bisnis atau neraca perdagangan tidak bisa bertahan lama. Nanti khawatirnya ketika CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah) sudah pulih, ini justru berbalik, nanti orientasinya ekspor bukan untuk biodiesel di dalam negeri. Kalau berbalik arah yang dikorbankan banyak, teman-teman yang sudah terlanjur inves di kilang biodiesel nanti nasibnya bagaimana?" papar Komaidi.

Lebih lanjut ia menyampaikan, Biodiesel B30 masih belum diterima dengan baik oleh beberapa pihak di dalam negeri. Menurutnya uji coba kelayakan B30 berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi dengan indutri otomotif yang ada. Sementara, uji coba kelayakan mesin masih mengacu kepada bahan bakar konvensional.

"Terutama teman-teman di asosiasi pelayaran, masih khawatir jangka panjang impact-nya ke mesin kapal tapi juga ke tanki mereka. Konon diidentifikasi jangka panjang bisa menimbulkan korosi, nanti biaya perawatan mereka estimasi jauh lebih besar," katanya.

"Toleransi mereka di B5, lima persen masih oke. B10 saja sudah jadi masalah. Nanti khawatirnya baru dipakai, satu dua bulan sudah rusak mesin," lanjut Komaidi

Komaidi juga mengatakan bahwa harga jual Biodiesel tidak lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar konvensional yang sudah ada. "Ada selisih Rp 1.000-1.500 per liter. Nah sekarang jalan karena masih ada subsidi dari dana sawit. Ini agar Biodiesel tetap laku, someday kalau itu sudah tidak ada (subsidi dana sawit) ini akan jauh lebih mahal."

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, mengaku telah melakukan uji coba penyaluran B30 sejak November 2019 lalu di beberapa kota besar antara lain Palembang, Yogyakarta, Balikpapan, hingga Sorong.

Dicekal Eropa

Seperti yang diketahui, saat ini Uni Eropa hingga Amerika Serikat mencekal ekspor minyak sawit mentah Indonesia. Sejumlah kampanye negatif pun harus dihadapi Indonesia dalam memasarkan minyak sawit mentah.

"CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah) produk turunannya tidak hanya di Biodiesel, bisa untuk ke makanan, atau di petrokimia, sabun, macam-macam. Selama ini Eropa dan Amerika beli dari kita untuk itu. Mereka ada aktivis lingkungan digunakan. Saya melihatnya mereka lebih sebagai proteksi dalam negeri. Ini hanya instrumen agar produk kita tidak masuk terlalu dalam, petani mereka juga terlindungi. Konteks geopolitik globalnya seperti itu," jelas Komaidi saat diwawancarai DW Indonesia.

Baca juga: EU Berlakukan Tarif Biodiesel Indonesia, Aktivis Minta Pemerintah Tidak Reaktif

Pengamat energi ini pun mengimbau kepada pemerintah untuk terus mensosialisasikan program Biodiesel agar mendukung tercapainya target pemerintah mengimplemantasikan B50 di tahun 2021 mendatang.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu energi panas bumi. Indonesia memiliki cadangan 50 persen panas bumi dunia, sehingga sangat berpotensi dijadikan sebagai sumber energi transportasi di Indonesia.

"Nanti pasokan listriknya dari panas bumi bisa terintegrasi ke tranportasi. Tetapi tentu banyak untuk transportasi massal, MRT, KRL. Kalau pasokannya dari panas bumi sebenarnya sudah cukup banyak membantu," ujarnya.

"Ini diperlukan peran koordinator bidang perekonomian maupun bilamana diperlukan intervensi presiden secara langsung," pungkas Komaidi.

rap/