AS Keluhkan Situasi HAM di Cina

Menurut perkiraan AS, di Cina semakin sering melanggar hak asasi manusia. Pejabat tinggi di kementrian luar negeri AS Michael Posner, menuntut pemerintah di Beijing, agar perbedaan pendapat diijinkan di Cina. Itu dikatakannya kepada wartawan, setelah berakhirnya pembicaraan tahunan antara AS dan China soal hak asasi manusia di Washington.

Pembicaraan tertutup itu menjadi kesempatan bagi Cina untuk memulai pembicaraan tentang tindakan terhadap aktivis demokrasi, aktivis agama dan etnik minoritas. Hal ini menjadi masalah utama dalam hubungan dengan AS. Dengan delegasi Cina, AS telah membicarakan sejumlah insiden, antara lain berkenaan dengan penangkapan pengacara, penulis blog, wartawan dan aktivis.

Ketidakpuasan di Kalangan Rakyat

"Sekarang tiba saatnya bagi pemerintah Cina untuk mengijinkan perbedaan pendapat," demikian Posner. Ia tidak mengatakan reaksi dari pihak Cina. Meskipun menyatakan tuntutan, AS tidak memiliki banyak sarana untuk memaksakan tuntutan, mengingat negara itu tergantung pada Cina sebagai pemberi pinjaman terbesar.

Rabu (25/07) penasehat utama Presiden Barack Obama juga mengadakan pembicaraan dengan kalangan pimpinan Cina di Beijing. Yang didiskusikan adalah masalah Korea Utara, Iran, perjuangan rakyat Suriah dan pengembalian keseimbangan ekonomi global. Posner, yang tugasnya juga mencakup demokrasi, HAM dan masalah hak pekerja, mengatakan ketidakpuasan semakin bertambah di kalangan rakyat Cina, karena tidak diijinkan menyatakan pendapat, jika berbeda dengan pemerintah.

"Pesan kami bagi pemerintah Cina adalah, Cina telah maju di bidang ekonomi. Inilah saatnya untuk membuka peluang bagi rakyat untuk berpendapat berbeda, untuk mempertanyakan aksi pemerintah, dan melakukannya tanpa takut akan ditindak," demikian dikatakan Posner kepada wartawan. Menurut Posner, delegasi Cina juga mempertanyakan masalah HAM di AS, misalnya masalah diskriminasi dan kondisi di penjara-penjara AS.

Kegunaan Pertemuan

Delegasi Cina dipimpin Direktur Jenderal pada Departemen Luar Negeri, Chen Xu, untuk bidang organisasi internasional dan konferensi. Pihak-pihak yang skeptis, seperti sejumlah anggota Kongres AS, mempertanyakan apakah pembicaraan formal yang dilakukan Cina dengan Barat ada manfaatnya, dan apa itu dapat mengurangi kritik, walaupun tidak ada tindakan yang diambil.

"Dialog tentang HAM dengan rezim komunis di Beijing tidak banyak berguna, sampai hukum itu sepenuhnya berakar di Cina," demikian dikatakan wakil Partai Republik Ileana Ros-Lehtinen. Menurut Posner, aktivis HAM di Cina, juga anggota keluarga aktivis yang ditahan ingin agar AS berbicara tentang masalah ini di depan publik dan dalam perundingan tertutup dengan pemerintah Cina. Posner mengatakan lebih lanjut, diskusi sudah tercanang dalam hubungan antara AS dan Cina, dan ia yakin ini akan mendatangkan hasil setelah jangka waktu tertentu.

Sejumlah Masalah

AS mengatakan, telah mengangkat masalah kondisi etnik minoritas dan kelompok agama di Tibet, juga di Xinjiang. Di samping itu, dibicarakan juga kasus aktivis demokrasi, Chen Wei dan Chen Xi, pemenang Nobel Liu Xiaobo, pengacara Gao Zhisheng dan Ni Yulan yang dipenjara, juga kasus Feng Jianmei, perempuan yang dipaksa melakukan aborsi setelah hamil tujuh bulan.

AS juga menyerukan Cina untuk mengijinkan pengacara membela pelaku kejahatan, seperti Chen Kegui, keponakan pengacara yang membelot, Chen Guangcheng. Ia berhasil lari dari tahanan rumah dan mendapat perlindungan di Kedutaan Besar AS, sehingga menyebabkan krisis diplomatik Mei lalu. Chen Kegui dituduh melakukan pembunuhan, karena menyerang polisi yang menyerbu ke rumah ayahnya.

ML/AS/ape/dpa