1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikKolombia

Agenda Ekonomi Presiden Baru Kolombia yang Berhaluan Kiri

Daniela Rivas
26 Juli 2022

Gustavo Petro akan dilantik menjadi Presiden Kolombia pada 7 Agustus mendatang. Dia sedang berusaha membentuk koalisi luas untuk reformasi besar di bidang ekonomi, pajak, dan pertanahan.

https://p.dw.com/p/4EfCv
Gustavo Petro
Gustavo PetroFoto: Mario Toro Quintero/LongVisual/ZUMA Press Wire/picture alliance

Presiden terpilih Gustavo Petro dan Wakil Presiden terpilih Francia Marquez memenangkan pemilu Kolombia dan mencatat sejarah sebagai pemimpin pertama berhaluan kiri yang mengusung isu perubahan sosial dan reformasi politik dan ekonomi yang mendasar. Bisakah itu berhasil?

Produk domestik bruto (PDB) Kolombia tahun ini menurut perkiraan OECD akan tumbuh sebesar 6,1%. Tetapi Kolombia juga sedang berjuang dengan utang publik tertinggi dalam sejarahnya, yaitu sebesar 65% dari PDB, sementara inflasi tahunan telah meningkat menjadi hampir 10%.

Hanya sekitar setengah dari populasi Kolombia memiliki pekerjaan formal dan hanya 25% orang dewasa yang memiliki akses ke sistem pensiun. Pandemi Covid-19 memperburuk situasi. Angka kemiskinan belakangan meningkat lagi.

Agenda ekonomi yang dicanangkan Gustavo Petro dengan tujuan memerangi ketidaksetaraan, kemiskinan dan menggerakkan pembangunan di daerah pedesaan membutuhkan anggaran besar. Padahal untuk mengatasi utang saja, dia perlu dana lebih dari 10,7 miliar dolar AS.

Gustavo Petro mengusulkan penurunan tarif pajak perusahaan secara bertahap sebesar 5 poin menjadi 30% dan dia berencana meningkatkan pajak pada 4.000 orang terkaya Kolombia. "Ada terlalu banyak pajak pada perusahaan dan bukan pada individu, dan menangani masalah pajak penghasilan pribadi sangat penting jika kita ingin membuat sistem lebih progresif," kata Menteri Keuangan Jose Antonio Ocampo dalam wawancara dengan Financial Times baru-baru ini.

Yang mengejutkan, hanya 5% dari populasi pekerja yang membayar pajak pendapatan. Tingkat pekerjaan informal dan penghindaran pajak yang tinggi telah menciptakan defisit substansial dalam pendapatan pajak Kolombia.

Gustavo Petro (kanan) dan wakil presiden terpilih Francia Marquez (kanan)
Gustavo Petro (kiri) dan wakil presiden terpilih Francia Marquez (kanan)Foto: Fernando Vergara/AP Photo/picture alliance

Reformasi agraria untuk pertanian

Pemerintahan yang baru ingin melangkah lebih jauh, yaitu dengan reformasi besar-besaran di sektor pertanian. Menurut Institut Geografi Agustin Codazzi, 28% wilayah Kolombia yang bisa dibudidayakan tidak produktif. Kolombia saat ini mengimpor sekitar 30% dari makanan yang dikonsumsinya, termasuk sereal, jagung, beras, kacang-kacangan dan kentang. Reformasi agraria antara lain akan mengenakan pajak kepada pemilik tanah besar yang tidak menggunakan tanahnya secara maksimal.

"Kami perlu swasembada pangan. Bagaimana mungkin kami sekarang mengimpor kacang dari Cina? Itu tanda yang jelas dari pengabaian," kata menteri pertanian yang akan datang, Cecilia Lopez, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Spanyol El Pais. "Para petani ditinggalkan karena ekonomi kita terfokus pada pengembangan industri besar."

Pada saat yang sama, 36% dari wilayah Kolombia justru dieksploitasi secara intensif. "Wilayah itu memiliki risiko degradasi yang besar. Ada hutan yang harus dilindungi, dan keberadaan peternakan yang merusak,” kata Juan Antonio Neto Escalante, Direktur Institut Geografi Agustin Codazzi.

Mengembangkan daerah pedesaan Kolombia juga penting untuk perdamaian di negara itu. Langkah pertama adalah memenuhi kesepakatan pertama dalam perjanjian damai antara kelompok pemberontak FARC dan pemerintah Kolombia, dengan melaksanakan reformasi pedesaan yang menyeluruh.

Sidang pertama parlemen baru Kolombia di Bogota, 20 Juli 2022
Sidang pertama parlemen baru Kolombia di Bogota, 20 Juli 2022Foto: Ivan Valencia/AP Photo/picture alliance

Transisi energi untuk perlindungan iklim

Gustavo Petro juga ingin memulai transisi Kolombia ke energi hijau. Dia telah berjanji untuk melarang penambangan terbuka, membatalkan proyek percontohan fracking serta menghentikan eksplorasi gas dan minyak lebih lanjut. Batubara, minyak dan kokas menyumbang setengah dari ekspor Kolombia, menurut Departemen Statistik Administrasi Nasional. Meningkatnya permintaan batu bara dan minyak karena krisis energi yang sedang berlangsung di Eropa saat ini, membantu perekonomian Kolombia dan dapat menolong negara memenuhi kewajiban utang internasionalnya.

Sejak pemilihan umum, pemerintahan baru telah membangun koalisi luas di kongres yang melibatkan beberapa sekutu yang sebelumnya berlawanan haluan politik. Mayoritas di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memungkinkan Petro untuk meloloskan paket reformasi strukturalnya. Namun agenda ekonominya kemungkinan akan ditentang oleh kalangan atas Kolombia, para pemilik tanah besar dan perusahaan energi.

Beberapa ekonom memperkirakan, pemerintahan baru tidak akan mampu mengurangi utang publik sekaligus meningkatkan investasi, setidaknya tidak dalam dua tahun pertama. Dalam hal ini, Gustavo Petro harus fokus pada pengambilan keputusan administratif untuk mengatasi korupsi dan memobilisasi sarana untuk berinvestasi di wilayah-wilayah sangat membutuhkannya, yaitu di kawasan pedesaan.

(hp/as)